Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Judicial Review Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009
Fungsi cheks and balances dalam lembaga kenegaraan merupakan tujuan utama Amandemen UUD 1945. Dengan demikian kekuasaan tidak lagi bertumpu pada satu institusi Negara saja. Amandemen UUD 1945 membawa implikasi yang sangat luas terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memegang peranan penting dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk benar-benar melaksanakan demokrasi. Peran penting tersebut diberikan sebagai konsekuensi dari pergeseran model pemerintahan menjadi sistem presidensiil.
Berdasarkan pasal 20A ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, DPR merupakan Dewan Perwakilan Rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga Negara, yang memiliki fungsi antara lain: (1). Fungsi Legislasi, yaitu fungsi untuk membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden, untuk mendapat persetujuan bersama. (2). Fungsi Anggaran, yaitu fungsi untuk menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). (3). Fungsi Pengawasan, yaitu fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD RI, undang-undang, dan peraturan pelaksananya, mekanisme pengawasan tersebut karena demi menghindari jalannya pemerintahan yang otoriter, sebagaimana pernah dialami dalam sejarah republik.
Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, maka berdasarkan pasal 20A Ayat (2) UUD 1945 Jo. Pasal 77 UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), menyatakan bahwa, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga hak, antar lain: (1). Hak Interplasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2). Hak Angket, yaitu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (3). Hak Menyatakan Pendapat, yaitu hak DPR untuk menyatakan pendapat atas :
a. kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi ditanah air atau di dunia internasional;
b. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dan hak angket ; atau
c. dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran okum baik berupa pengkhianatan terhadap hukum, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Mekanisme penggunaan hak tersebut kemudian dirinci dan dijelaskan didalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MD3. Namun ternyata UU tersebut dinilai malah mereduksi fungsi pengawasan DPR, diakibatkan berlakunya pasal 184 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009 tentang MD3.
Mahkamh Konstitusi (MK) pada 12 januari lalu dalam putusannya No. 23-26/PUU-VIII/2010, menyatakan pasal 184 (4) UU No. 27 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD 1945, dan akibatnya tidak mempunyai kekuatan mengikat. Putusan MK tersebut mengabulkan permohonan judicial review sejumlah anggota DPR, yaitu Lily Chadidjah Wahid, Bambang Soesatyo, dan Akbar Faizal. Para pemohon mempermasalahkan pasal 184 (4) UU No. 27 Tahun 2009 yang mengatur ratio hak menyatakan pendapat harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit ¾ (tiga perempat), dengan persetujuan ¾ (tiga perempat) dari sejumlah anggota DPR yang hadir.
Para pemohon berargumentasi bahwa, rumusan pasal 184 (4) UU No. 27 Tahun 2009 tersebut bertentangan dengan pasal 7B ayat (3) serta pasal 20A ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945. Selain itu, menurut Maqdir Ismail (kuasa okum pemohon), pengaturan dalam pasal 184 (4) tersebut telah mempersulit pelaksanaan atau bahkan mereduksi hak konstitusional bagi para anggota DPR dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas pemerintah. Apalagi dalam konteks pelaksanaan prinsip cheks and balances, hak menyatakan pendapat adalah representasi dari fungsi DPR sebagai lembaga pengawas terhadap kinerja pemerintah (eksekutif). Alasannya rumusan dalam pasal tersebut melebihi dari apa yang telah ditentukan dalam UUD 1945 dan sangat sulit untuk dipenuhi. Akibatnya potensi DPR untuk menggelar okum hak menyatakan pendapat akan sangat kecil bahkan mustahil.
Selain itu, UUD 1945 juga telah mengatur batas kuorum terkait pengajuan permintaan pendapat dari DPR kepada MK. Dan, persyaratan kuorumnya relative lebih ringan dibandingkan pengaturan didalam UU No. 27 Tahun 2009, yakni pengajuan permintaan (pendapat) dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam okum peripurna dan dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 dari jumlah anggota DPR.
Menurut, M. Fajrul Falaakh (Ahli yang dihadirkan pemohon), sebagai perbandingan, jika jumlah anggota DPR adalah 560 orang, maka presentase kehadiran sesuai UU No. 27 Tahun 2009 adalah 75%, sedangkan pasal 7B ayat (3) UUD 1945 ‘hanya’ mensyaratkan 66%. Begitupula syarat kuorum pengambilan keputusan, untuk UU No. 27 Tahun 2009 harus disetujui oleh minimal 315 orang. Padahal logikanya, jikapun memang ada pengaturan terkait hal itu, usul permintaan pendapat DPR ke MK seharusnya lebih berat dibandingkan usul hak menyatakan pendapat. Berikut perbandingan presentase kuorum antara Pasal 184 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009 dengan Pasal 7B ayat (3) UUD 1945.
Perbandingan Pengaturan Jumlah Kuorum
No. | Kuorum | Pasal 7B ayat (3) UUD 945 | Pasal 184 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009 |
1. | Kuorum kehadiran Paling Sedikit | 2/3 x 560 = 373 orang anggota DPR atau = 60% dari anggota DPR | ¾ x 560 = 420 Orang anggota DPR atau = 75% dari anggota DPR |
2. | Kuorum Pengambilan keputusan paling sedikit disetujui | 2/3 x 373 orang = 248 orang anggota DPR atau = 44% dari anggota DPR | ¾ x 420 = 315 orang anggota DPR atau = 56% dari anggota DPR. |
Sumber: Putusan MK No. 23-26/PUU-VIII/2010, sebagaimana dikutip dari permohonan tertulis pemohon.
Oleh karena itu, syarat ¾ yang terdapat dalam UU No. 27 Tahun 2009 merupakan upaya memangkas hak konstitusional DPR, sekaligus merintangi hak DPR untuk menyatakan pendapat dalam rangka pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden, karena itu menurut menurut M. Fajrul Falaakh, ketidakhadiran ¼ atau 26% anggota pada rapat paripurna DPR akan menggagalkan kehendak untuk menggunakan hak menyatakan pendapat.
Tetapi sebaliknya, argumentasi Pemerintah dan DPR, menegaskan bahwa, pasal 184 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009 tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Pemerintah menjelaskan, rumusan itu muncul dengan pertimbangan agar pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat strategis dan dapat menimbulkan dampak tertentu yang bersekala nasional didukung oleh mayoritas anggota DPR secara signifikan.
Disisi lain Pemerintah dan DPR juga menyatakan bahwa, persyaratan dukungan sekurang-kurangnya ¾ tersebut untuk memperkuat okum pemerintahan peresidensil dimana kedaulatan berada pada rakyat, sehingga pemerintah tidak dengan mudah dijatuhkan (dimakzulkan) oleh DPR, serta bertujuan untuk memperkokoh pemerintah yang stabil dan demokratis. DPR, dalam jawabannya juga menyatakan secara substansi pasal Pasal 7B ayat (3) UUD 945 adalah berbeda dengan pasal 184 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009, karena, dalam hal ini konstitusi mengatur mengenai syarat formil pengajuan permintaan DPR kepada MK, sedangkan UU No. 27 Tahun 2009 mengatur tentang syarat formil pengajuan hak menyatakan pendapat DPR dalam rapat paripurna DPR.
Sedangkan Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat dalam putusannya bahwa, menurut okum ketatanegaraan Indonesia, hak menyatakan pendapat ada yang bersifat umum (lex generalis) sebagaimana diatur dalam pasal 20A UUD 1945; dan ada yang bersifat khusus (Lex specialis) sebagaimana diatur dalam pasal 7B UUD 1545 dilakukan dalam okum paripurna yang dihadri paling sedikit 2/3 anggota DPR dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 anggota DPR yang hadir. Sedangkan pasal 184 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009, mengatur semua jenis hak menyatakan pendapat baik berdasarkan pasal 20A UUD 1945 (Lex generalis) maupun pasal 7A dan 7B UUD 1945 (Lex Specialis). Semua jenis hak itu mencakup hak DPR untuk menyatkan pendapat atas kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, tindak lanjut hak interplasi dan hak angket, serta dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum.
About the Author
0 comments