PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL SECARA DAMAI

Jumat, 26 Agustus 2011

Penyelesaian sengketa internasional secara damai bertujuan untuk mencegah dan mengindarkan kekerasan atau peperangan dalam suatu persengketaan antar negara. Menurut pasal 33 ayat 1 Piagam PBB penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Negosiasi (perundingan)
Perundingan merupakan pertukaran pandangan dan usul-usul antara dua pihak untuk menyelesaikan suatu persengketaan, jadi tidak melibatkan pihak ketiga.

2. Enquiry (penyelidikan)
Penyelidikan dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memihak dimaksud untuk mencari fakta.

3. Good offices (jasa-jasa baik)
Pihak ketiga dapat menawarkan jasa-jasa baik jika pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan secara langsung persengketaan yang terjadi diantara mereka.

4. Mediation (mediasi)
Pihak ketiga campur tangn untuk mengadakan rekonsiliasi tuntutan-tuntutan dari para pihak yang bersengketa. Dalam mediasi pihak ketiga lebih aktif.

5. Consiliation (Konsiliasi)
Merupakan kombinasi antara penyelesaian sengketa dengan cara enquiry dan mediasi.

6. Arbitration (arbitrasi)
Pihaknya adalah negara, individu, dan badan-badan hukum. Arbitrasi lebih flexible dibanding dengan penyelesain sengketa melalui pengadilan.

7. Penyelesain sengketa menurut hukum
Dalam penyelesaian ini para pihak yang bersengketa akan mengajukan masalahnya ke Mahkamah Internasional. Mahkamah internasional ini bertugas untuk menyelesaikan tuntutan yang diajukan dan mengeluarkan keputusan yang bersifat final dan mengikat para pihak. Mahkamah Internasional merupakan bagian integral dari PBB, jadi tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

8. Badan-badan regional
Melibatkan lembaga atau organisasi regional baik sebelum maupun sesudah PBB berdiri.

9. Cara-cara damai lainnya

PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PBB

Tujuan PBB sebagaimana diatur dalam pasal 1 Piagam PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan dunia, mengembangkan hubungan persahabatan di antara negara-negara, mewujudkan kerjasama internasional dalam mencegahkan masalah ekonomi, social, budaya atau yang bersifat kemanusiaan dan meningkatkan penghargaan pada hak asasi manusia dan menjadi pusat penyelarasan tindakan negara-negara dalam mencapai tujuan ini.
Dewan keamanan, majelis umum dan sekretariat PBB adalah organ PBB yang berperan penting dalam menyelesaikan masalah persengketaaan internasional secara damai.
Wewenang Dewan Keamanan salah satunya adalah mempertimbangkan suatu masalah atas permintaan Majelis umum, suatu negara anggota atau sekretaris jenderal. Dewan Keamanan juga mempunyai wewenang untuk memungut suara terbanyak untuk memutuskan apakah untuk menempatkan masalah tertentu pada agendanya, dan juga berwenang untuk mempertimbangkan suatu sengketa.
Majelis Umum berwenang untuk membicarakan dan merekomendasi hal yang luas, kemudian membicarakan meliputi segala soal atau hal yang termasuk dalam ruang lingkup Piagam.
Dewan keamanan dan majelis umum menjalankan kewenangan yang ekstensif untuk membuat rekomendasi mengenai penyelesaian masalah yang terjadi diantara para pihak yang bersengketa. Aktivitas lain yang melibatka Dewan Keamanan dan Majelis Umum secara ekstensif ialah penemuan fakta dan dalam berbagai kesempatan kedua badan tersebut telah menjalankan wewenangnya untuk membentuk organ tambahan untuk tujuan ini.
Tugas Sekretaris Jenderal adalah untuk menyelidiki kemungkinan penyelesaian yang diberikan oleh Majelis Umum. Tugas lainnya yang merupakan tugas yang paling penting yaitu organisasi dan administrasi operasi pemeliharaan perdamaian PBB.
Penyelesaian sengketa melalui PBB dapat dilakukan dengan cara penyelidikan, dimana Dewan Keamanan PBB membentuk tim pencari fakta untuk melakukan penyelidikan, misalnya dalam perang Iraq-Iran. Dalam perang tersebut Dewan Keamanan PBB mengirim komisi penyelidik yang dipimpin oleh Sekjen PBB dalam tahun 1987. PBB juga dapat membantu para pihak yang bersengketa dengan cara negosiasi, misalnya dalam kasus Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia.

0 komentar:

Poskan Komentar