DESAIN INSTITUSIONAL DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) SEBAGAI PERADILAN ETIK

Jumat, 17 Oktober 2014
Tulisan berikut ini telah di publikasikan di Jurnal Mahkamah Konstitusi RI (Vol. 11 No. 2, Juni 2014). Available for download at www.mahkamahkonstitusi.go.id or disini.

Abstrak

Etika pada dasarnya mengajarkan dan menekankan kepada setiap individu termasuk penyelenggara pemilu untuk mengambil sikap dan memastikan tindakan apapun yang dilaksanakan dengan senantiasa bersandarkan pada nilai-nilai moral. Etika merupakan elemen penting yang harus ditaati oleh setiap penyelenggara pemilu, karena merupakan salah satu aspek fundamental dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, untuk menegakkan Kode Etik penyelenggara pemilu, maka dibentuklah Dewan Kehormatan Penyelenggara Umum (DKPP) yang bertujuan untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas KPU dan Bawaslu agar Pemilu tentu berjalan dengan baik dan benar. DKPP adalah lembaga ethic yang didesain sebagai badan peradilan etika (court of ethics), dengan menerapkan model persidangan bersifat terbuka dan menerapkan semua prinsip layaknya dalam sebuah peradilan. Sehingga, bagi penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik, DKPP dapat memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya, yaitu dari sanksi peringatan sampai pada sanksi pemberhentian tetap. Apalagi putusan DKPP bersifat final dan mengikat (final and binding).

Kata Kunci: Desain Institusional, DKPP, Peradilan Etik


Abstract

Ethics basically teach and emphasize to every individual including the organizer of election to take a stand and ensure that any action taken always relying on moral values​​. Ethics is an important element that must be adhered to every organizer of election, because it is one of the fundamental aspects for realizing democratic elections. Therefore, to enforce the Code of Ethic organizer of election, then formed Honorary Board of Organizer of Elections (DKPP) which aims to maintain independence, integrity and credibility of the Election Commission (KPU) and the Election Supervisory Body (Bawaslu) that is certainly going well and correctly. DKPP is an institution designed as a court of ethics, applying an open model  and applying all the principles as in a court. So, for the organizer of election found to have violated the Code of Ethics, DKPP can provide sanctions in accordance with the level of the offense, that is a sanctions of warning up to sanction of permanent dismissal. Moreover DKPP decision is final and binding.

Keywords:  Institutional Design, DKPP, Court of Ethics

PERUBAHAN SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM DINAMIKA PELAKSANAAN DEMOKRASI

Senin, 30 Juni 2014


Tulisan berikut telah dipublikasikan di Jurnal Rechtsvinding Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI, untuk softcopy bisa didonwload via link ini  

Abstrak

Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung adalah suatu mekanisme yang berfungsi sebagai pelaksanaan demokrasi. Namun, dalam perjalanannya muncul ketidakpuasan berbagai pihak untuk tidak lagi menggunakan sistem pemilihan gubernur secara langsung. Hal itulah yang menjadi dasar bagi Pemerintah untuk mengusulkan sistem pemilihan gubernur oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Usulan perubahan sistem tersebut merupakan topik yang sangat serius, karena berpotensi mengingkari kedaulatan rakyat yang dijamin dalam UUD 1945. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa, pertama, pemilihan secara langsung merupakan satu-satunya cara yang paling efektif untuk memaknai frasa “dipilih secara demokratis” sebagaimana dimuat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Kedua, sejarah pemilihan kepala daerah ditandai dengan diberlakukannya berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pemerintahan daerah mulai sejak masa kolonial hingga reformasi. Ketiga, sistem pemilihan gubernur secara perwakilan oleh DPRD merupakan kemunduran bagi demokrasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil pelajaran dari sejarah sistem pemilihan kepala daerah. Setelah itu, diharapkan pemerintah dapat meninjau kembali kebijakannya tentang sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang tertuang dalam RUU Pilkada.

Kata Kunci: Perubahan, Sistem Pemilihan Kepala Daerah, Demokrasi

Abstract

Local government election directly is a mechanism of democracy implementation. However, it doesn’t work as expectation while disappointing parties urge to not use governor election system directly anymore. That's the basis for the Government to propose Governor election system by House of representatives through Draft Law About the local government elections. The proposal to change the system of the local government elections is a very serious topic, because it has to deny the sovereignty of the people in the Republic of Indonesia’s 1945 Constitution potentially. Using normative legal research method approach, it could be concluded that, first, government election directly is the most effective way to interpretate  the phrase "democratically elected" as mentioned in article 18 verse (4) of the Republic of Indonesia’s 1945 Constitution. Second, the history of local government elections marked by the enactment of various regulations on Local Government since the colonial era to the reform. Third, the Governor election system by House of representatives is a setback for democracy. Therefore, the Government needs to learn from the history of local government election. After all, the government expected to review its policy about local government election system by House of representatives in draft Law About the local government elections.
 
Keywords: Change, Local government Election System, Democracy

Demokrasi Berwajah Otoriter

Opini berikut dipublikasikan di media online bisnis.com lebih lanjut dapat di baca via link ini

Is democracy working?, sebuah pertanyaan mendasar yang patut untuk dijawab, karena realita yang terjadi menunjukkan seolah-olah demokrasi tidak bekerja. Adanya persepsi buruk bahkan kekecewaan rakyat terhadap pilar-pilar demokrasi seperti partai politik (parpol) dan berbagai institusi negara yang tidak mampu menjalankan fungsinya. Merujuk pendapatnya Mahfud MD (1998), pertentangan antara demokrasi normatif dan demokrasi empiris menjelaskan, bahwa sistem politik suatu negara dapat saja dikatakan demokratis, tetapi esensinya sebenarnya otoriter, karena demokrasi justru disalahgunakan hanya demi kepentingan pribadi atau kelompok. Begitu juga sebaliknya, bahkan negara-negara yang sangat otoriter dapat mengklaim dirinya sebagai negara yang demokratis, karena pemerintahannya yang otoriter justru dibangun untuk melindungi kepentingan rakyat.

Pemilihan umum (pemilu) adalah suatu mekanisme yang berfungsi sebagai sarana pelaksanaan demokrasi. Namun, tidak semua pemilu berlangsung secara demokratis. Hal itu terbukti menjelang pemilu 2014, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah banyak menemukan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh peserta pemilu, seperti money politics, black campaign, kampanye tidak sesuai jadwal, kampanye barbau sara, kampanye menggunakan fasilitas negara, dll.

Lebih dari itu, parpol yang sebenanya menjadi alat untuk memperjuangkan dan membela kepentingan rakyat juga telah berubah menjadi tidak lebih daripada sekedar kendaraan politik bagi sekelompok elite politik yang berkuasa. Karena sejak mulai proses perekrutan, mayoritas parpol hanya membuka pintu bagi mereka yang memiliki modal finansial dan modal celebrity  untuk diberi kesempatan maju sebagai calon pemimpin, maka munculnya perilaku koruptif dari kader parpol tidak terhindarkan.

Sungguh ironis, sering sekali rakyat melihat ungkapan para politisi yang berteriak lantang ingin memberantas korupsi, padahal dirinya sendiri yang terlibat korupsi. Hal itu terlihat dari sebagian besar kasus korupsi, seperti kasus century, kasus cek pelawat, kasus wisma atlet, kasus hambalang, kasus daging impor, dll. Semua aktornya adalah mayoritas dari kalangan oknum kader parpol yang duduk di pemerintah, anggota parlemen sampai pemimpin di tingkat daerah.

Politik Transaksional

Fenomena diatas menunjukkan bahwa tidak bekerjanya demokrasi diakibatkan oleh konspirasi yang berbasis politik transaksional dan mengarah pada perilaku korupstif. Sebuah realitas politik yang mempertukarkan kekuasaan dengan posisi-posisi yang dapat menguntungkan dan memuluskan kebijakkan-kebijakkan tertentu hanya demi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu (at the expense of the general will).

Apalagi menjelang pemilu 2014, politik transaksional marak terjadi baik di tubuh parpol maupun di institusi negara. Memang secara konstitusional, parpol ditempatkan sebagai peserta dalam suatu pemilu untuk memilih anggota legislatif (Pasal 22E UUD 1945). Dengan kata lain, tanpa parpol mustahil seseorang dapat menjadi anggota legislatif yang juga tergabung dalam “fraksi” yang merupakan representasi dari eksistensi parpol di DPR. Selanjutnya, anggota legislatif yang merupakan kader parpol diberikan mandat konstitusional untuk mengadakan fit and proper test dalam merekrut calon pejabat publik, setidaknya calon pejabat publik mulai dari Hakim Agung, Kapolri, pimpinan lembaga negara sampai Gubernur Bank Indonesia yang terlebih dahulu harus lolos ujian di lembaga legislatif. Hal itu mencerminkan pentingnya sebuah parpol dalam demokrasi di Indonesia.

Sayangnya, fungsi strategis parpol tersebut selama ini tidak dijalankan dengan baik. Sehingga ada kesan yang dapat dibenarkan, bahwa anggota legislatif dalam melakukan proses seleksi pejabat publik hanya menggunakan kekuasaannya belaka atau bahkan dimanfaatkan oknum-oknum agar bisa menduduki jabatan-jabatan publik. Inilah konsekuensi politik transaksional yang diperagakan parpol saat menjalankan fungsi perekrutan politik. Pada titik inilah, pejabat publik di setiap institusi negara rentan mengarah pada model kepemimpinan transaksional.

Penguatan Pilar-pilar Demokrasi
Negara yang demokratis tidak akan datang dengan sendirinya, kita patut berusaha supaya demokrasi yang secara normatif dan ideal menjadi alat untuk mewujudkan cita-cita negara berjalan linier dengan demokrasi empiris yang betul-betul dibangun demi melindungi kepintangan seluruh rakyat, bukan demokrasi yang berwajah otoriter yang dibangun atas dasar kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

Dalam setiap sistem politik yang demokratis, parpol merupakan pilar utama demokrasi yang sangat penting untuk diperkuat derajat institusinya (the degree of institutionalization). Tidak ada alternatif terhadap langkah-langkah solutif, kecuali penguatan derajat parpol termasuk juga terhadap kader-kadernya yang harus memiliki integritas dan tidak korup, perbaiki sistem kepartaian, penguatan platform partai, kaderisasi, rekrutmen politik yang betul-betul memperhatikan kualitas dan integritas.

Kondisi politik akan menjadi lebih baik apabila semua pilar-pilar demokrasi kembali kepada tujuan dan cita-cita mulianya, yaitu semua demi kepentingan rakyat. Sehingga harapan pada pemilu 2014, dapat menghasilkan pemimpin yang betul-betul berkualitas dan berintegritas.  Pada akhirnya dapat menghadirkan sebuah negara demokratis yang menjadi harapan seluruh rakyat.

M. Lutfi Chakim
Alumni UMM, Bekerja di Komisi Yudisial RI